Warta21.com, Surabaya- Beroperasinya bus listrik membuat masyarakat semakin yakin soal kemampuan kendaraan listrik.
Di Kota Surabaya, penggunaan moda transportasi elektrik pun semakin familier. Bahkan, Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) berencana mengganti kendaraan operasional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kendaraan listrik.
Saat ini ada 17 bus yang beroperasi. Sebanyak 15 bus on road melayani penumpang, sedangkan dua lainnya cadangan.
Banyak penumpang yang merasa nyaman dengan kendaraan listrik tersebut.
’’Tidak bising ya. Pas jalan itu nggak terasa. Dibanding bus biasa, saya rasa nyaman ini,’’ ujar Masrihah, penumpang bus listrik asal Gresik, kemarin (31/12).
Pemkot Surabaya pun mulai melirik penggunaan sepeda motor dan mobil listrik untuk kendaraan operasional. Rencananya, peralihan itu dilakukan bertahap. Pertama sepeda motor, baru kemudian mobil.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan kendaraan operasional sepeda motor dialihkan ke electric vehicle (EV) pada 2023. Secara khusus, pihaknya meminta pendampingan kejaksaan agar dari sisi kebijakan aman untuk dijalankan. Juga dari kepolisian soal keabsahan penggunaan kendaraan listrik.
’’Semua kendaraan bermotor roda dua di Kota Surabaya akan kami hitung dan dialihkan menjadi sepeda motor listrik. Apakah nanti kami konversi dan dilelang, atau kami jual lalu beli untuk kendaraan listrik. Ini masih digodok,’’ ucapnya.
Eri melanjutkan, nanti kendaraan yang diganti listrik adalah yang kondisinya sudah rusak berat. Sepeda motor yang rusak jumlahnya ratusan. Setelah dihitung, ternyata biaya operasional dan perawatan lebih murah.
Begitu juga dengan mobil. Yang kondisinya rusak berat mencapai puluhan. Opsi penggantinya juga dipertimbangkan ke mobil listrik.
‘’Ini untuk mendukung program pemerintah pusat dan mengurangi polusi di Surabaya. Penggunaan kendaraan listrik juga bisa menghemat anggaran,’’ terang Eri.
Untuk meningkatkan minat berkendara dengan EV, salah satu yang dibutuhkan adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Namun, di Surabaya, jumlahnya masih minim. Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya bakal menyesuaikan hal itu dengan market yang ada.
’’Tentu SPKLU itu harus ada di tempat-tempat umum. Misalnya, park and ride. Untuk regulasi sendiri belum ada. Mungkin kalau nanti sudah banyak populasinya, bakal ada aturan khusus,’’ kata Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru.
Tidak Ada Anggaran pada 2023, Pemkot Harus Menunggu PAK
Rencana penggantian kendaraan operasional pemkot yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik mendapatkan sorotan dari legislatif. Mochammad Mahmud selaku anggota badan anggaran (banggar) mengungkapkan dalam pembahasan anggaran tahun 2023, tidak ada anggaran untuk kendaraan listrik.
penggantian kendaraan operasional pemkot yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik mendapatkan sorotan dari legislatif. Mochammad Mahmud selaku anggota badan anggaran (banggar) mengungkapkan dalam pembahasan anggaran tahun 2023, tidak ada anggaran untuk kendaraan listrik.
Apabila tidak dianggarkan, lanjut mantan ketua DPRD Surabaya itu, pemkot perlu menunggu hingga perubahan anggaran keuangan (PAK). ’’Tidak bisa ujug-ujug, jelas menyalahi aturan,” terang politikus Demokrat itu
Sementara itu, Imam Syafi’i yang juga anggota banggar meminta agar pemkot menghitung ulang kebutuhan anggaran untuk kendaraan listrik. Apakah dengan menggunakan kendaraan listrik, pengeluaran pemkot bisa lebih hemat.
”Jika tidak, perlu dipikirkan kembali. Karena ada beberapa program sosial lain yang masih membutuhkan suntikan anggaran. Salah satunya beasiswa sekolah,” jelasnya.
Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz menegaskan bahwa kebijakan mengganti kendaraan operasional berbahan bakar nonlistrik menjadi listrik hanya menghamburkan anggaran. Pemkot diminta berkaca dari pendapatan selama 2022. Pendapatan pemkot hanya naik Rp 300 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Dia menegaskan, uang yang digunakan oleh pemkot adalah uang dari rakyat. Mahfudz mendorong agar pemkot memiliki program prioritas yang lebih pro kepada rakyat. ”Sebetulnya, terlepas dari apakah pendapatan naik atau tidak, mengganti kendaraan listrik itu foya-foya,” ujar politikus PKB tersebut.
Masukan lain juga disampaikan Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati. Dia menuturkan, sebelum merealisasikan kendaraan listrik, pemkot perlu memikirkan kembali infrastruktur kendaraan listrik apakah sudah matang atau belum. Sebab, kata politikus PKS itu, berkaca dari bus listrik (BL), pemkot belum memiliki banyak stasiun pengisian daya listrik. Jumlah stasiunnya masih minim, baru dua.
Tak hanya itu, Aning yang juga duduk di banggar mendorong pemkot mengkaji kembali kondisi cash flow anggaran pada 2023. Jangan sampai penganggaran kendaraan listrik untuk operasional bernasib sama seperti feeder. ”Feeder dianggarkan 36 armada, tapi cash flow-nya tidak mencukupi. Jadi, hanya 14 feeder yang bisa disediakan,” paparnya.
Proses Transisi
- Jumlah kendaraan listrik, utamanya roda dua, mulai banyak digunakan warga. Di antaranya, sepeda dan motor ojek online.
- Pertumbuhan belum dibarengi ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Saat ini jumlahnya tidak sampai 10 titik.
- Kendaraan listrik umum seperti bus masih dilirik sebagai kendaraan wisata. Bukan transportasi utama perkotaan.
- Pemkot berencana mengganti 520 sepeda motor BBM dengan EV.
- Rencananya, 70 mobil operasional juga dipertimbangkan untuk diganti listrik.
Baca Juga: Cuman Surabaya Yang Punya Mobil PMK Heavy Duty Rescue di Indonesia!
sumber: berbagai sumber.
