Warta21.com- Hari ini, Rabu (24/8), ribuan pengemudi ojek online bakal melakukan aksi demonstrasi di berbagai titik di Kota Surabaya.
Tuntutan Utama Untuk Meningkatkan Harga Tarif
Tuntutan utamanya adalah meningkatkan harga tarif. Selama ini, mereka merasa tarif yang ada masih terlalu murah.
Saat dikonfirmasi, Humas Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur (Jatim) Daniel Lukas Rongrong mengatakan, aksi tersebut diikuti para pengemudi ojol dari berbagai daerah di Jawa Timur. ”Tak hanya diikuti driver dari Surabaya, peserta aksi juga ada dari Gresik, Lamongan, Bangkalan, Sumenep, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Kediri, Ponorogo, Blitar, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi,” ujar Daniel pada Rabu (24/8).
Titik Pertama Kantor Dinas Perhubungan (Dishub)
Titik pertama yang akan dipadati driver ojol adalah Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur. Di Jalan Ahmad Yani Surabaya, mereka rencananya berkumpul.
Mereka kemudian berpindah ke kantor Diskominfo Jatim. Di sana, mereka bakal berkonvoi ke arah Polda Jatim, dilanjut ke beberapa titik. Di antaranya kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil IV Jatim, DPRD Jatim Polrestabes Surabaya, dan berakhir di Grahadi.
”Kami meminta maaf, jika aksi akan menimbulkan dampak kemacetan di rute-rute yang akan dilewati,” ucap Daniel.
Salah seorang penanggung jawab aksi Frontal Jatim Tito Achmad mengatakan, demonstrasi kali ini didasari atas kebijakan tarif yang dirasa memberatkan para pengemudi ojol. ”Kenyataannya, tarif bersih yang diterima rekan-rekan ojol saat ini hanya Rp 6.400, bahkan ada aplikasi baru yang menerapkan tarif di bawah itu,” ungkap Tito.
Dia menyebut, pengemudi ojol berharap ada penghapusan biaya layanan pemesanan tambahan yang diberlakukan aplikasi saat ini. Sebab, itu dirasa memberatkan pelanggan dan juga mitra.
”Kami juga ingin dilibatkan bersama pemerintah untuk merumuskan tarif dan aturan perjanjian kemitraan di Jatim,” ujar Tito.
Dia juga meminta DPRD Jatim dapat membuat peraturan daerah (Perda) tentang ojek online.
”Kami mendesak DPRD Jatim menginisiasi peraturan daerah (Perda) tentang ojek online untuk melindungi nasib puluhan ribu ojol di Jatim, dari permainan nakal para aplikator yang tidak patuh pada regulasi yang ada saat ini,” tutur Tito.
Sementara itu, penanggung jawab aksi Frontal lainnya, Herry Bimantara berharap pada saat mediasi, ada titik temu. Sehingga tuntutan-tuntutan dapat dipenuhi para stakeholder dan juga aplikator yang beroperasi saat ini.
”Kami menuntut penurunan potongan aplikasi menjadi maksimal 10 persen saja untuk semua aplikator, mengingat kondisi saat ini yang dirasa berat oleh rekan-rekan driver online,” ucap Herry.
Baca Juga: Beberapa Negara Maju Alami Resesi Seks, Mengapa?
sumber: jawapos.com, dan beberapa sumber.
