Warta21.com, Surabaya- Tahun anggaran 2023 sudah berjalan hampir sebulan. Tapi, DPRD Surabaya masih menemukan proyek tahun lalu yang belum beres. Yaitu, proyek Rumah Pompa Karah dan pengerjaan saluran di Ketintang Barat.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyampaikan, dua paket pekerjaan itu adalah proyek tahun anggaran 2022. Saat ini pengerjaan konstruksi hampir tuntas. ”Sudah masuk tahap finishing,” kata Aning kemarin (26/1).
Berdasar hasil pemeriksaan, ada sejumlah kendala di lapangan sehingga pekerjaan belum tuntas. Salah satunya, terhalang utilitas bawah tanah di sekitar lokasi. Khususnya kabel dan tiang listrik milik PLN.
Bahkan, ada proyek drainase yang sudah tiga tahun terbengkalai karena tiang PLN tidak segera dipindah sehingga menghambat pekerjaan.
Padahal, Surabaya juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) 5/2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa pemilik utilitas diwajibkan memindah utilitas jika pembangunan pada aset Pemkot Surabaya.
”Tapi, masalahnya PLN pakai undang-undang tersendiri yang mengatur soal pemindahan utilitas,” papar Aning.
Rumah Pompa Karah dan Bangunan Rumah Pompa Alun-Alun Contong
Selain Rumah Pompa Karah, bangunan Rumah Pompa Alun-Alun Contong juga belum tuntas sepenuhnya. Bangunan dua lantai itu belum terlihat sempurna. Pagar seng juga masih mengelilingi area proyek itu.
Terkait kondisi tersebut, Aning mengaku bisa memaklumi. Yang terpenting, sambung dia, rumah pompa untuk pengendalian banjir sudah bisa dimanfaatkan.
”Anggaran rumah pompa yang penting fungsinya. Finishing bangunan bisa pakai (anggaran, Red) 2023,” papar politikus PKS itu.
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo merasa heran dengan adanya proyek 2022 yang belum tuntas. Dia meminta dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM) untuk menindak kontraktor terkait. Sisa pekerjaan sebaiknya dihentikan dan dilanjutkan satgas.
”Karena sudah melampaui jadwal, ya sebaiknya dihentikan. Apalagi ini sudah 2023,” katanya.
Agoeng menambahkan, pemkot harus memberikan sanksi ke rekanan yang proyeknya belum tuntas. Misalnya, kontraktor di-blacklist. Tidak boleh lagi mengambil proyek pemkot dalam beberapa tahun ke depan.
Dia khawatir, jika tidak ada tindakan tegas, para rekanan akan selalu meremehkan kualitas pekerjaan.
”Ini sering kali berulang tiap tahun. Padahal, anggaran ini pakai uang rakyat,” tegas politikus Golkar itu.
Di bagian lain, pemkot mulai melaksanakan tahapan lelang tahun anggaran 2023. Berdasar data bagian pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan (BPBJAP), tahun ini terdapat 760 paket pengadaan. Itu berasal dari berbagai OPD.
”Jumlah paket ini yang sudah masuk di RUP (rencana umum pengadaan),” jelas Kepala BPBJAP Kota Surabaya Syamsul Hariadi.
Paket lelang paling banyak berada di DSDABM. Jumlahnya 373 paket. Sebagian besar merupakan pengerjaan konstruksi. Mulai perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan, hingga pengerjaan drainase untuk penanggulangan banjir. Total anggarannya Rp 950 miliar.
”Sebagian pengerjaan konstruksi sudah diusulkan untuk masuk proses lelang,” papar Syamsul.
Masukan Dewan Untuk Proyek Fisik:
- Masih ada proyek 2022 belum tuntas 2023.
- Dorong percepat lelang pada awal tahun.
- Selektif tentukan pemenang dengan melihat cash flow perusahaan.
- Pemenang jangan ditentukan lewat penawaran terendah, tapi track record.
Baca Juga: Ayah Bharada E Harus Kehilangan Pekerjaan Imbas Dari Kasus Ferdy Sambo!