Warta21.com – Pandemi covid-19 masih menyisakan cerita menarik. Terutama saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kapan pandemi akan berakhir dan batas waktu pelonggaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Saat itu Sri Mulyani mengaku banyak mendapat pertanyaan dan kritikan, ketika pelonggaran defisit hanya dilakukan selama 3 tahun. Salah satunya dari agensi pemeringkat utang global. Sementara tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir.
“Banyak rating agency menanyakan ke saya: Sri Mulyani how do you know that the pandemi is going to over with in 3 years, saya mengatakan do you know? no i don’t, well the same with me, i also don’t know,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro dan Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Senin (23/10/2023).
“So why you desain the budget is only allowing to deficit above 3 percent of GDP only for 3 years?,” cerita Sri Mulyani.
Ia pun memberikan penjelasan mengapa memberikan jangka waktu defisit APBN harus kembali di bawah 3% dalam tiga tahun setelah munculnya Pandemi Covid-19 dan pada saat berbagai negara defisit APBN nya masih terus tinggi diiringi dengan tingkat utang yang tinggi.
Salah satunya ialah karena kekhawatirannya terhadap risiko negatif pelebaran defisit berjangka panjang yang dapat membuat negara terlena untuk terus berutang dan pada akhirnya kesulitan untuk memulihkan defisit APBN nya karena beban bunga utangnya yang juga berpotensi terus tinggi menekan ruang fiskal.
“Saya mengatakan pengalaman banyak negara, many countries experience once kamu buka deficitinya, allowing tidak ada batasnya, itu terjadi addict, enak defisit itu, walaupun kalian suka maki-maki, enggak suka utang, tapi negara itu senang sekali, karena itu the easiest way,” tegas Sri Mulyani.
Kondisi ini pun menurutnya telah membuat banyak negara Amerika Latin pulih dari beban utang sejak periode 1980-1990 hingga kini menghadapi kondisi krisis utang. Permasalahan krisis utang pun kini merambah ke negara-negara Afrika hingga 60 negara berpendapatan menengah lainnya.
“Dan banyak middle income sekarang 60 negara dalam kondisi vulnerable utangnya. Jadi saya mengatakan, we are going to just giving three years to give the sense of this discipline, we have to return back kepada apa yang disebut disiplin fiskal,” tutur Sri Mulyani.
Patokan defisit yang tidak lebih dari 3% dan rasio utang maksimal 60% dari PDB ini ia sebut diadopsi dari Maastricht Agreement di Uni Eropa yang terbukti mampu menjaga ekonomi negara-negara anggotanya tidak tertekan krisis utang dengan ukuran-ukuran tersebut.
“Tapi mereka sudah lebih dari 60%, mereka defisitnya di atas 3%, jadi negara-negara itu yang tadinya disiplin sekarang enggak. Jadinya ekonomi dan keuangan negaranya sekarang dalam situasi yang tidak baik,” tutur Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pada 2020 tatkala defisit APBN menyentuh level 6,1%, tingkat rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah sempat tembus ke level 41%. Namun, kini dengan defisit APBN per 31 Agustus 2023 di level 2,84% PDB, rasio utang terhadap PDB menjadi tersisa 37,84% atau senilai Rp 7.870,35 triliun.
Sumber : cnbcindonesia.com
Baca Juga : Putin Disebut Dukung Hamas Lawan Israel, Rusia Kirim Ini
