Warta21.com – Viralnya video Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang berkata kalau Departemen Keuangan( Kemenkeu) diisi oleh iblis ataupun setan jadi masalah besar. Kemenkeu juga tidak tinggal diam.

Departemen di dasar pimpinan Sri Mulyani ini membuka informasi dana untuk hasil( DBH) yang dipermasalahkan Adil. Semacam dikenal, Adil mengkritisi terus menjadi sedikitnya dana untuk hasil( DBH) migas yang diterima di wilayah tersebut, sementara itu penciptaan migas di wilayah itu terus naik.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan kalau realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti sampai 15 Desember 2022 baru menggapai 63, 76%. Sementara itu dana transfer ke wilayah yang disalurkan sudah menggapai 94, 76%.

” Jadi kita bicara TKD- nya, kita pula mendesak Pemda di wilayah dapat betul- betul melaksanakan belanja, pembangunan, melaksanakan program- programnya buat menghasilkan kesejahteraan untuk warga,” tegas Luky di Departemen Keuangan, Jakarta, dilansir Senin( 19/ 12/ 2022).

Spesial buat pembayaran DBH migas buat Kabupaten Meranti, Luky berkata kalau pemerintah apalagi sudah membayarkan sampai 105% sebab harga minyak mentah pula tengah naik.

” DBH total itu di anggaran Meranti Rp 108 miliyar yang telah direalisasikan itu Rp 208 miliyar. Ini kan realisasi 2022. Buat yang Rp 700 miliyar itu makanya yang kami tanya informasinya itu,” sambung Luky.

Lebih dahulu, Staf Spesial (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo berkata statment Bupati Meranti tidak pantas ditunjukan kepada pegawai Kemenkeu yang sudah bekerja melaksanakan amanat UU.

” Bupati Meranti kerabat Muhammad Adil yang serius tidak adil sebab berkata pegawai Departemen Keuangan iblis ataupun setan. Ini jelas ngawur serta menyesatkan,” ucap melalui akun Twitter@prastow.

Ia menarangkan kalau Kemenkeu sudah mengalokasikan dana ke wilayah serta dana desa sebesar Rp 872 miliyar ataupun 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti, ataupun 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar Rp 222 miliyar.

” Kepada kerabat Muhammad Adil, supaya lekas memohon maaf secara terbuka, serta melaksanakan klarifikasi supaya tidak terjalin penyesatan publik yang lebih luas,” tegas Prastowo.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Wilayah Kemendagri Agus Fatoni menegur pemerintah wilayah. Baginya, pemerintah wilayah wajib memaksimalkan belanjanya buat mendesak pemerataan pembangunan di daerahnya, tercantum di Meranti.

” Belanja wajib optimal, jangan hingga uangnya terdapat namun belanjanya tidak jalur, ya sama aja. Mengapa duit besar- besar jika tidak jalur belanjanya,” tegasnya.

Bagi Agus, anggaran di wilayah tidak melulu cuma bicara tentang dana transfer ke wilayah (TKD) yang diberikan pemerintah, semacam dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dana desa, ataupun DBH, namun pula tentang realisasi belanja.

Rendahnya belanja sesuatu wilayah itu kata ia malah hendak menyulitkan daerahnya tumbuh serta membatasi penciptaan kesejahteraan pada warga. Karenanya, Agus mendesak buat wilayah dapat menggunakan belanja APBD dengan maksimal.

Silahkan berkomentar
Artikulli paraprakPrakiraan Cuaca Surabaya Hari ini, Sidoarjo da Gresik Hujan Lebat
Artikulli tjetërCabuli Anak Asuh, Terdakwa Dituntut 10 Tahun Penjara

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini