Warta21.com- Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sangat memukul masyarakat. Pasalnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, sangat tidak tepat waktunya.
Memicu Kejutan Ekonomi (Economy Shock)
“Saat ini masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi setelah 2 tahun dihantam pandemi. Impact yang muncul menurut saya adalah kegelisahan masyarakat karena akan menghadapi kesulitan ekonomi,” tutur Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, pada Selasa (06/09/2022).
Politisi Partai Gerindra ini menkritik keras, kenaikkan harga BBM bersubsidi, lantaran akan memicu kejutan ekonomi (economy shock). Karena disaat muncul kenaikan BBM, tidak diikuti kenaikan pendapatan.
Oleh karena itu, Thony meminta pemerintah, agar meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, dengan menunggu beberapa waktu kemudian, karena situasi masyarakat yang masih sulit.
“Ini suara kami dari daerah menyuarakan itu. Karena setelah kenaikan harga BBM, kami yang didaerah kebanjiran keluhan begitu rupa. Kami mohon agar kebijakan ini ditinjau lagi dan dikaji lagi, dipertimbangkan lebih bijak. Agar tidak membebani masyarakat,” tegasnya.
Dampak Sosial
Thony mengatakan, dampak sosial lain yang akan muncul adalah gelombang gerakan penolakan oleh masyarakat. Ketika gelombang ini semakin besar dan masif, akan menurunkan legitimasi pemerintah. “Yang ujungnya membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tidak kondusif,” jelasnya.
Dalam lingkup regional, Thony meminta Pemkot Surabaya menjadi bumper atas kesulitan masyarakat, jikalau kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak ditinjau kembali oleh pemerintah pusat.
Harus Cepat Melakukan Restrukturisasi Penyesuaian di Berbagai Bidang
Pemkot kata Thoni, harus cepat melakukan restrukturisasi penyesuaian di berbagai bidang. Dan meningkatkan daya beli masyarakat, menjadi pekerjaan rumah yang harus diurai ditingkat daerah.
“Yang pertama segera melakukan pembahasan soal pengupahan. Kemudian memberikan insentif pada masa transisi kepada para pebisnis, untuk menyambung pada lintasan kritis. Insentif itu bisa berupa kebijakan mempermudah kegiatan pebisnis,” ujarnya.
Menurut Thoni program jangka pendek yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan tunai, kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bantuan ini tidak bisa diberikan sekali. Melainkan 3 sampai 4 kali saat masa adaptasi hingga selesai masa transisi. Tata kelola alat transportasi umum dengan tarif murah dan layanan yang baik, tentunya juga akan sangat membantu meringankan beban masyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga: Masih Belum Tau Perbedaan E-KTP dan KTP Digital?
sumber: cakrawalanews.co, dan beberapa sumber.
