Warta21.com – Dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya menyurvei kembali untuk keluarga miskin (Gamis) di Surabaya. Survei itu berkaitan dengan tawaran pekerjaan bagi gamis.
Sebelumnya, Anna Fajriatin, kepala dinas social (Dinsos) Surabaya menyampaikan bahwa ada 19.643 jiwa dari 19.484 keluarga miskin (gamis) menolak tawaran pekerjaan dari Pemkot Surabaya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) M. Fikser mengatakan, berdasar catatannya, saat ini, ada 66.531 kepala keluarga (KK) yang masuk gamis. Dari angka itu, Pemkot Surabaya membagi kembali ke dalam dua kelompok. Yakni, miskin ekstrem dan non ekstrem.
Untuk gamis miskin ekstrem sejumlah 4.769 KK atau 21.105 jiwa. Lalu, untuk gamis non ekstrem sebanyak 61.762 KK atau 172.277 jiwa.
Fikser mengungkapkan, Pemkot Surabaya akan fokus untuk menurunkan gamis, miskin ekstrem, tahun ini. ”Dengan intervensi beragam program. Harus nol ya tahun ini,” tutur Fikser kepada JawaPos.com.
Fikser menambahkan, para pimpinan OPD sudah tanda tangan kontrak kinerja dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. ”Kita sudah cek yang sudah kerja dan belum kerja. Dari angka 4.769 KK miskin ekstrem, hasilnya 2.610 KK bulan ini harus masuk kerja, memang ada yang menolak. Yang menolak lebih kurang 1.869 KK,” jelas Fikser.
Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Sosial Anna Fajriatin. Anna menyampaikan bahwa ada penolakan dari belasan ribu keluarga miskin (gamis) di Surabaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan Pemkot Surabaya melalui program padat karya (PPK).
Pemkot Surabaya mencatat ada 19.643 jiwa dari 19.484 gamis yang menolak tawaran pekerjaan itu. Di Surabaya, ada 219.427 jiwa yang masuk dalam kategori gamis dan telah diverifikasi faktual.
”Saya mempertanyakan, keluarga miskin mana yang ditawarkan? Benar-benar ditawarkankah?” kata Imam kepada JawaPos.com.
Imam Syafi’i masih menunggu etikad baik dari Kepala Dinas Sosial Surabaya Anna Fajriatin untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Surabaya jika data yang disampaikan salah atau keliru.
”Karena framing menolak pekerjaan itu sangat buruk. Saya yakin kepala dinas pastinya punya cara berkomunikasi yang baik, masa begitu berkomunikasinya. Dipastikan dulu, saya mau minta datanya sebagai badan anggaran,” ujar Imam.
Sumber : jawapos.com
Baca Juga : Marak Modus Gembosi Ban, Masyarakat Diimbau Lakukan Hal ini
