Barisan buruh dari Gresik dan Sidoarjo memadati Jalan Blauran, mengenakan seragam kerja dan membawa poster bertuliskan “Kami Bekerja, Bukan Mengemis.” Gedung Grahadi tampak di kejauhan, menjadi simbol kekuasaan yang hari ini digugat.
Surabaya, 28 Agustus 2025 — Hari ini, Surabaya bukan sekadar kota pahlawan. Ia menjadi kota perlawanan. Sekitar 3.000 buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur turun ke jalan, menyuarakan tuntutan yang sudah lama terpendam: penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, dan teguran keras atas kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tak etis.
HOSTUM 2025: Ribuan Buruh Geruduk Jakarta dan Surabaya, Tuntut Upah Layak dan DPR yang Tak Rakus
Jakarta–Surabaya, 28 Agustus 2025 — Kamis ini, jalanan Indonesia bukan sekadar macet. Ia menjadi panggung perlawanan. Ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja menggelar aksi serentak bertajuk HOSTUM—Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Di Jakarta, massa memadati Gedung DPR dan Istana Negara. Di Surabaya, lebih dari 3.000 buruh mengepung Kantor Walikota dan DPRD Kota. Tapi ada satu tambahan tuntutan yang bikin publik terhenyak: kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tak etis di tengah penderitaan buruh.
Kronologi Aksi: Dari Jalan Ahmad Yani ke Jantung Pemerintahan Jawa Timur
Pukul 11.00 WIB, massa mulai berkumpul di Jalan Frontage Ahmad Yani, tepatnya di depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi. Dari titik ini, mereka bergerak melalui rute panjang: Wonokromo → Raya Darmo → Urip Sumoharjo → Basuki Rahmat → Embong Malang → Blauran → Bubutan → Jalan Pahlawan.
Long march ini bukan sekadar parade. Di sepanjang jalan, massa melakukan aksi teatrikal: simulasi PHK sepihak, pembacaan puisi buruh, dan orasi bergantian dari perwakilan serikat pekerja. Sekitar pukul 13.30 WIB, massa tiba di depan Gedung Grahadi, Kantor Gubernur Jawa Timur, titik klimaks dari aksi hari ini.
Siapa Saja yang Turun?
Massa berasal dari berbagai daerah industri di Jawa Timur:
Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Tuban
Mereka tergabung dalam berbagai serikat pekerja, termasuk KSPI, FSPMI, dan Partai Buruh. Koordinasi dilakukan sejak seminggu sebelumnya, dengan mobilisasi menggunakan bus, truk, dan kendaraan pribadi.
Tuntutan Buruh Surabaya: Lebih dari Sekadar Upah
Enam tuntutan nasional tetap digaungkan, namun di Surabaya ada satu tambahan yang jadi sorotan:
- Hapus sistem outsourcing yang dianggap memperbudak tenaga kerja.
- Tolak upah murah, tuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5–10,5%.
- Cabut PP No. 35/2021 yang jadi payung hukum outsourcing.
- Bentuk Satgas PHK, cegah pemutusan kerja sepihak.
- Reformasi pajak perburuhan: naikkan PTKP, hapus pajak THR dan pesangon.
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
- Teguran atas kenaikan tunjangan DPR, yang dianggap tak berempati pada nasib buruh.
Refleksi Sosial: Surabaya Bicara, Apakah Jakarta Mendengar?
Aksi di Surabaya hari ini bukan hanya soal ekonomi. Ia adalah kritik terhadap ketimpangan struktural. Ketika buruh dipaksa menerima upah minimum, DPR justru menaikkan tunjangan. Ketika buruh di-PHK sepihak, pejabat bicara tentang efisiensi.
“Kami bukan angka dalam spreadsheet. Kami adalah manusia yang bekerja, bermimpi, dan berhak dihormati.”
Gedung Grahadi hari ini bukan sekadar kantor gubernur. Ia menjadi simbol pertarungan antara suara rakyat dan kebijakan elite. Dan Surabaya, kota yang dulu melahirkan revolusi, hari ini kembali bicara.
Dampak Lalu Lintas dan Respons Aparat
Polrestabes Surabaya telah menyiapkan pengamanan di seluruh rute long march. Kemacetan terjadi di Jalan Darmo, Basuki Rahmat, dan Blauran. Masyarakat diimbau untuk menghindari rute tersebut hingga pukul 16.00 WIB.
