Beberapa Fakta Negosiasi Damai Antara Rusia – Ukraina

Warta21.com, Jakarta – Situasi masih memanas antara Rusia dan Ukraina. Meski demikian, negosiasi untuk menghentikan perang sudah mulai dilakukan, Senin (28/2/2022) waktu setempat.

Berikut fakta-faktanya:

1. Berlangsung di Belarusia

Mengutip CNN International Selasa (1/3/2022), delegasi Moskow dan Kyiv bertemu di perbatasan Belarusia kemarin. Belarusia merupakan negara tetangga Rusia dan Ukraina, namun sekutu dekat Moskow.

2. Topik yang Dibahas

Ukraina sendiri menuntut Rusia melakukan gencatan senjata. Ukraina juga meminta Rusia menarik pasukan.

“Tujuan utama mereka adalah untuk membahas gencatan senjata dan mengakhiri aksi pertempuran di wilayah Ukraina. Para pihak telah menentukan topik di mana keputusan tertentu dipetakan. Agar keputusan ini dapat diambil alih,” jelasnya Ukranina, dikutip AFP.

3. Delegasi yang Datang

Negosiasi ini tidak dihadiri pemimpin kedua negara, baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Kantor kepresidenan Ukraina menyebut delegasi yang mewakili Ukraina dalam perundingan itu terdiri atas Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov, penasihat Kepala Kantor Krepresidenan Ukraina Mykhailo Podoliak, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mykola Tochytskyi.

Delegasi Rusia dipimpin oleh penasihat kepresidenan Rusia, Vladimir Medinsky.

4. Hasilnya

Negosiator dari Ukraina dan Rusia mengakhiri putaran pertama pembicaraan tanpa terobosan yang jelas. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan negosiasi putaran kedua “segera”.

“Para pihak yang berdiskusi akan mengadakan putaran negosiasi lagi di mana keputusan ini dapat dikembangkan,” kata kata penasihat Presiden Ukraina Mikhaylo Podolyak, kepada wartawan usai perundingan.

Kepala Delegasi Rusia Vladimir Medinsky mengatakan media belah pihak sudah setuju perundingan putaran kedua. “Kami sepakat,” katanya.

5. 2 Syarat Putin

Sementara itu, dalam pernyataannya setelah berbincang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di hari yang sama dengan perundingan, Putin menegaskan syarat invasi bisa ia dihentikan. Pertama, Ukraina harus bersikap netral dan tak memihak pada Barat.

Melalui pernyataan yang dirilis Kremlin, ia mengatakan solusi konflik Ukraina adalah negeri itu harus netral. “Menghapus pengaruh Nazi atau praktik fasisme dan tindakan represif (denazifikasi) dan demiliterisasi,” katanya.

Putin, tulis Reuters, juga meminta Ukraina mengakui secara resmi kontrol Rusia atas Krimea, wilayah Ukraina yang dicaplok Moskow 2014. Krimea merupakan wilayah teritorial selatan Ukraina dan berbatasan langsung dengan Laut Hitam.

6. Serangan Masih Terjadi

Perundingan damai yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina belum begitu membawa efek langsung yang signifikan. Bahkan, serangan pasukan Rusia ke wilayah Ukraina dilaporkan semakin intens.

Dalam laporan terbaru Kementerian Dalam Negeri Ukrania, serangan terbaru kembali terjadi di wilayah ibu kota Kyiv, Senin (1/3/2022). Serangan ini disebutkan mengenai target bangunan sipil seperti asrama dan apartemen.

“Serangan rudal hari ini di Vasylkiv, Bila Tserkva dan Kalinovka di wilayah Kyiv menghancurkan asrama lima lantai dan dua bangunan tempat tinggal lima lantai,” ujar kementerian itu dikutip CNN International.

“Unit layanan darurat tidak dalam perjalanan ke dua bangunan tempat tinggal berlantai lima di Vasylkiv dan Kalinovka karena penembakan sedang berlangsung.”

Anggota parlemen Ukraina, Kira Rudik, juga mengatakan hal serupa. Serangan, kata dia, justru semakin meningkat setelah perundingan selesai.

“Malam ini, ada ‘negosiasi damai’, yang jelas mengakibatkan serangan udara yang lebih berat setelahnya, tepat setelah negosiasi berakhir,” jelasnya.

Belum ada komentar dari Rusia.

7. Korban Terus Bertambah

Sementara itu, PBB mengatakan sedikitnya 406 warga sipil dilaporkan terluka atau tewas di Ukraina. Hal ini dikatakan Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Martin Griffiths, mengutip angka dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM).

“Gambarannya suram dan bisa lebih buruk lagi. Serangan udara dan pertempuran di daerah perkotaan merusak fasilitas sipil yang penting dan mengganggu layanan penting seperti kesehatan, listrik, air dan sanitasi,” katanya.

“Padahal itu secara efektif membuat warga sipil tidak memiliki kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari.”