Malam hari tanggal 23 Maret 2025, menjadi saksi bisu kerusuhan yang terjadi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Ratusan massa dari gabungan elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang TNI.
Awal mula demo rusuh sampai membakar gedung DPR kota Malang.
Baca Juga : Polemik Revisi UU TNI 2025 Memicu perdebatan
Aksi demonstrasi yang awalnya berjalan damai, berakhir dengan kerusuhan. Massa membakar ban dan melakukan aksi vandalisme di sekitar Gedung DPRD Malang. Kemudian massa aksi yang berjumlah ratusan demonstran dari gabungan elemen masyarakat sipil di Kota Malang, memaksa masuk dan membakar bangunan gedung wakil rakyat Kerusuhan ini menyebabkan keamanan di sekitar Gedung DPRD Malang menjadi tidak stabil.
Massa melemparkan bom molotov dan petasan ke area halaman dalam Gedung DPRD Kota Malang, pada Minggu malam (23/3/2025). Massa aksi awalnya melakukan aksi demonstrasi secara damai dan kondusif di lokasi sejak Minggu sore sekitar pukul 16.00 WIB. Massa kemudian mulai bergerak dan beringas, usai buka puasa atau sekitar pukul 18.30 WIB. Massa aksi melemparkan bom molotov dan petasan ke area halaman gedung. Terdengar suara ledakan hingga api muncul di area luar gedung utama, sekitar pukul 18.41 WIB.
Tertarik baca berita lainnya, kunjungi kami di googlenews
Kebakaran tidak hanya terjadi di area gedung utama, tapi juga Dua bangunan pos pengamanan DPRD Kota Malang dirusak dan dibakar pendemo yang menolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI. Demo berlangsung ricuh hingga terjadi bentrokan antara massa dengan aparat keamanan, aparat kemudian bertindak dan suasana semakin chaos. Untuk menghalau massa Polisi dan TNI menembakan water cannon dan gas air mata.
Demo rusuh yang membakar gedung DPRD Kota Malang, terjadi sebagai bagian dari serangkaian demonstrasi mahasiswa Indonesia 2025 yang dijuluki demonstrasi #IndonesiaGelap. Demonstrasi ini dipelopori oleh mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah di beberapa kota di Indonesia, termasuk Malang.
Ebook Cuan dari rumah, Jualan produk hasil milyaran
Menurut informasi, demonstrasi ini merupakan respons atas kebijakan kontroversial Presiden Indonesia, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menyebabkan berbagai pemotongan anggaran.
Pihak keamanan telah berusaha untuk mengendalikan situasi dan mencegah kerusuhan lebih lanjut. Namun, aksi demonstrasi ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kerusuhan lebih lanjut di masa depan.
