Polemik Revisi UU TNI 2025 telah memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan pemerintah. Revisi UU TNI ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Akan tetapi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga memicu polemik lain di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa revisi ini dapat menghidupkan kembali dwifungsi TNI, sebuah konsep yang pernah digunakan selama masa Orde Baru di Indonesia.
Baca Juga: Presiden Prabowo, Arahan pada jajaran Menteri dan Wamen, tentang Pemberantasan Korupsi
Dwifungsi TNI merujuk pada peran ganda TNI sebagai kekuatan militer dan sebagai kekuatan sosial-politik. Selama masa Orde Baru, TNI memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan politik dan sosial, yang seringkali melanggar hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
Salah satu point lain dalam revisi UU TNI adalah mengenai TNI aktif yang dapat menjabat di jabatan sipil. Menurut Kapuspen TNI, Mayjen TNI Hariyanto, penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga di luar struktur TNI akan diatur secara ketat melalui mekanisme dan kriteria penempatan yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.
Di sisi lain, saat berlangsungnya rapat tertutup pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). insiden kericuhan terjadi di Fairmont Hotel, Jakarta, saat berlangsungnya rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Insiden ini terjadi ketika sekelompok orang mencoba menggeruduk masuk ke dalam ruang rapat.
Tertarik baca berita lainnya, kunjungi kami di googlenews
Menurut informasi yang diperoleh, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPR dan pejabat TNI. Namun, ketika sekelompok orang mencoba menggeruduk masuk, keamanan hotel segera mengambil tindakan untuk mencegah insiden tersebut.
Insiden ini menyebabkan kegiatan rapat terganggu dan harus dihentikan sementara
Revisi UU TNI ini telah dikritik oleh beberapa pihak memicu kekhawatiran tentang potensi peningkatan intervensi militer dalam urusan sipil dan dianggap dapat membuka peluang bagi TNI untuk kembali terlibat dalam urusan sipil dan politik. Hal ini dapat berpotensi mengancam supremasi sipil dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia
Ebook Cuan dari rumah, Jualan produk hasil milyaran
Kontroversi Revisi UU TNI
– Dwifungsi TNI: Revisi UU TNI ini dapat menghidupkan kembali dwifungsi TNI, sebuah konsep yang pernah digunakan selama masa Orde Baru.
– Intervensi Militer: Revisi ini dapat membuka peluang bagi TNI untuk kembali terlibat dalam urusan sipil dan politik.
– Supremasi Sipil: Revisi UU TNI ini dapat berpotensi mengancam supremasi sipil dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.
