Jakarta – Tiga partai politik besar—Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai NasDem—mengambil langkah mengejutkan. Mereka kompak menonaktifkan sejumlah kader yang menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan ini diambil setelah para anggota dewan tersebut menuai kemarahan publik akibat berbagai tindakan kontroversial mereka.
baca juga : Dwi Hartono dan Tragedi Cempaka Putih: Dari Motivator ke Tersangka Utama Pembunuhan Kacab BRI
Langkah tegas ini bisa dibilang menjadi respons cepat dari partai-partai tersebut terhadap sorotan tajam dari masyarakat. Nama-nama anggota DPR yang dinonaktifkan ini sempat menjadi viral dan trending di media sosial karena dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan melontarkan pernyataan yang tidak peka terhadap kondisi rakyat.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa partainya tidak akan mentolerir perilaku yang mencederai nama baik partai dan kepercayaan masyarakat. “Ini adalah pesan tegas bahwa Golkar mendengarkan suara rakyat. Kami akan selalu menjaga kepercayaan publik,” ujar Airlangga. Kader yang dinonaktifkan akan segera menjalani pemeriksaan internal untuk menentukan sanksi lebih lanjut.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, tugas utama adalah melayani, bukan memanfaatkan. “Kami menonaktifkan kader yang bersangkutan untuk memberikan contoh bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang,” tegas Zulkifli.
Dari Partai NasDem, langkah serupa juga diambil. Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, menyebut bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen partai untuk menjaga integritas anggota dewan. “Kami ingin memastikan setiap kader NasDem berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.
baca juga : Surabaya Memanas: Ribuan Buruh Long March ke Gedung Grahadi, Tuntut Upah Layak dan Tegur Tunjangan DPR
Keputusan tiga partai ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik dan aktivis masyarakat. Mereka berharap langkah ini menjadi preseden baik dan mendorong partai-partai lain untuk lebih serius mengawasi perilaku kadernya. Meskipun demikian, ada juga yang mengingatkan bahwa penonaktifan ini harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel.
Penonaktifan anggota DPR ini bukan hanya sekadar sanksi, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi seluruh wakil rakyat. Mereka dituntut untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan dan pernyataan, karena kini pengawasan publik semakin ketat dan tidak bisa diabaikan.
