“Ketika hari libur menjadi hadiah, apakah semua pihak merasa dirayakan?”
Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, sehari setelah peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyebut keputusan ini sebagai “kado kemerdekaan” bagi masyarakat, agar mereka memiliki ruang lebih untuk merayakan, berkumpul, dan menggelar perlombaan rakyat.
Tertarik baca berita lainnya, kunjungi kami di googlenews
Namun, keputusan ini memicu respons dari kalangan dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, melalui Wakil Ketua Umum Sarman Simanjorang, menyampaikan harapan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, keputusan yang mendadak dan belum melibatkan pelaku usaha berpotensi menimbulkan polemik antara pengusaha dan pekerja.
“Sebelum ada kebijakan resminya tentu kita akan melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Namun supaya ini nantinya tidak menjadi polemik antara pengusaha dan pekerjanya, pemerintah harus segera menetapkan apakah libur atau tidak pada tanggal 18 Agustus 2025,” ujar Sarman.
Baca Juga: Dendang Bendera dan Goyang Tak Berbatas—Potret Lomba 17an yang Serba Salah Kaprah
Penambahan hari libur nasional memang membawa semangat perayaan dan kebersamaan. Namun, dalam ekosistem ekonomi yang kompleks, setiap hari libur memiliki implikasi terhadap produktivitas, distribusi kerja, dan efisiensi operasional. Terlebih, Indonesia telah mencatat jumlah hari libur nasional dan cuti bersama yang tergolong tinggi di kawasan ASEAN.
Kadin Indonesia sebelumnya juga menyuarakan kekhawatiran bahwa banyaknya hari libur dapat memengaruhi kinerja kuartal bisnis dan daya saing industri. Di sisi lain, sektor pariwisata dan UMKM menyambut baik kebijakan ini sebagai peluang peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat.
https://lynk.id/warta21_/Q1b9xxp
Di tengah semangat kemerdekaan, keputusan pemerintah untuk menambahkan hari libur adalah bentuk apresiasi terhadap rakyat. Namun, apresiasi yang ideal adalah yang melibatkan semua pihak—terutama mereka yang menjaga roda ekonomi tetap berputar. Libur adalah ruang jeda, tapi dialog adalah fondasi kebijakan yang berkelanjutan.
