Pati, Jawa Tengah — Kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, telah mengguncang masyarakat Kabupaten Pati setelah ia memutuskan untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen.
Keputusan ini diumumkan Sudewo dalam sebuah pertemuan tertutup bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten Pati, Minggu (18/5/2025). Pertemuan tersebut berujung pada pengesahan kenaikan pajak yang langsung menuai reaksi keras dari warga dan sejumlah kalangan pemerintahan desa.
“Kenaikan ini tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat pasca pandemi dan dampak El Nino. Kami merasa dikhianati,” ujar salah satu kepala desa yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Demokrasi yang Digerus: Penangkapan Au Kam San dan Bayang-Bayang Beijing di Macau
Sudewo, yang dikenal sebagai figur tegas namun tertutup, belum memberikan pernyataan resmi kepada publik mengenai landasan kebijakan tersebut. Di tengah ketidakpastian, sejumlah warga mulai mengorganisir protes dan menuntut transparansi serta kajian ulang terhadap keputusan itu.
Langkah ini disebut-sebut akan berdampak langsung pada sektor pertanian dan hunian masyarakat pedesaan, yang mayoritas masih bergantung pada hasil bumi dan memiliki keterbatasan pendapatan tetap. Para pengamat menilai kebijakan ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
Sosok Sudewo: Antara Ketegasan dan Kontroversi
Lahir dan besar di wilayah pantai utara Jawa Tengah, Sudewo tumbuh dalam kultur masyarakat agraris yang kental akan nilai tradisi dan solidaritas lokal. Ia dikenal sebagai sosok yang irit bicara tapi kaya strategi. Karier politiknya menanjak perlahan—mulai dari dunia birokrasi hingga berhasil merebut kursi bupati dalam pemilu terakhir berkat dukungan koalisi partai nasionalis.
Tertarik baca berita lainnya, kunjungi kami di googlenews
Sudewo bukan tipe pemimpin yang mengumbar janji. Dalam kampanye, ia lebih mengedepankan retorika efisiensi pembangunan dan pemangkasan birokrasi. Langkah-langkahnya kerap dianggap pragmatis, kadang terlalu teknokratis untuk daerah dengan denyut sosial yang masih kuat.
Di balik layar, ia disebut-sebut sebagai negosiator ulung dalam lingkar kekuasaan lokal. Namun, gaya komunikasinya yang tertutup membuat publik kerap merasa jauh. Kebijakan-kebijakannya sering muncul tanpa proses komunikasi panjang, seperti halnya keputusan kenaikan pajak yang kini menjadi sorotan utama.
https://lynk.id/warta21_/G8l5KwK
Meski Sudewo jarang bicara di media, loyalisnya menyebut ia memiliki visi jangka panjang untuk modernisasi kawasan Pati. Namun kritik menyasar pada minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan.
Kini, di tengah badai kritik atas lonjakan pajak, Sudewo berdiri di persimpangan: antara melanjutkan agenda pembangunan atau merekonsiliasi kepercayaan rakyat yang mulai pudar.
