Pemulangan Dana Ribuan Konsumen Memasuki Babak Akhir

Manajemen Meikarta memastikan proses pengembalian dana (refund) bagi anggota Asosiasi Rakyat Anti‑rugi (ARA) akan tuntas paling lambat Juli 2025. Namun, Chairman Lippo Group James Riady menilai tenggat itu bisa dimajukan. “Saya sudah mengusulkan agar jadwal dipercepat—kalau bisa selesai Juni, kenapa harus Juli?” ujarnya usai rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR, Rabu (23 April 2025).

baca juga : Istanbul Dilanda 51 Gempa Susulan Usai Guncangan M 6,2

Polemik Meikarta

Proyek kota baru Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, sempat digadang sebagai “Shenzhen‑nya Indonesia” pada 2017. Sayang, keterlambatan serah terima unit dan kasus perizinan membuat ribuan konsumen menggugat. ARA, wadah 3.416 pembeli, menuntut refund total Rp1,6 triliun. Pada Januari lalu, Lippo—melalui PT Mahkota Sentosa Utama—sepakat mengembalikan dana bertahap hingga kuartal III‑2025.

Progres & Mekanisme Refund

Tahap I (Feb–Mar): 28 % dana dibayar ke 1.025 konsumen.

Tahap II (Apr–Mei): 35 % tengah diproses, diverifikasi bersama notaris publik.

Tahap III (Jun–Jul): 37 % sisanya, fokus pada pembeli blok 58–60.

“Validasi data 100 % digital via aplikasi Meikarta Care, memotong birokrasi 10 hari,” jelas CFO Lippo Cikarang, Henricus Wijaya. Bank penampung escrow, PT Bank Nobu Tbk, menegaskan saldo refund terjamin.

Respons Pemerintah

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto menilai keberhasilan refund bakal jadi kebijakan pemerintah terbaru untuk melindungi konsumen properti. Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah memperkirakan “kepercayaan pasar perumahan bisa pulih jika komitmen dipenuhi,” meski ada risiko likuiditas bagi pengembang lain yang meniru skema agresif Meikarta.

Bagi sektor ekonomi Indonesia, penyelesaian sengketa ini krusial menahan sentimen negatif di indeks properti BEI, yang turun 4,2 % selama 2024. Pemilik obligasi Meikarta pun lebih tenang setelah Fitch menahan peringkat di B‑ dengan outlook stabil.

baca juga : 10 Contoh Soal Penalaran Umum UTBK SNBT 2025

Momentum Tata Ulang Tata Niaga Properti

Apabila percepatan refund terealisasi Juni, berita hari ini bisa jadi contoh penyelesaian adil sengketa hunian di Tanah Air. Pemerintah diharapkan merumuskan standar escrow ketat bagi proyek besar agar konflik serupa tidak berulang. Konsumen menunggu bukti, sementara pelaku usaha belajar bahwa reputasi adalah modal inti di tengah isu terbaru industri properti 2025.

Tetap ikuti update berita nasional dan internasional seputar olahraga, ekonomi, hingga kebijakan pemerintah terbaru hanya di platform kami warta21.com karena di balik sorotan lapangan hijau, ada denyut nadi industri hiburan global yang memengaruhi ekonomi Indonesia secara tak langsung.

Artikulli paraprakIstanbul Dilanda 51 Gempa Susulan Usai Guncangan M 6,2
Artikulli tjetërGEBRAK Siapkan Aksi Besar Jelang May Day 2025, Pemerintah Bersiap

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini