Anies Disindir KPK Perihal Masa Jabatan dan Proyek Formula E

Jakarta, Warta21.com – Anies Baswedan tengah menghitung waktu masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Perihal itu dibawa-bawa KPK berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi di balik penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta.

Seperti diketahui, KPK masih terus menelusuri informasi berkaitan dengan kasus Formula E Jakarta. Kabar terakhir disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengenai pengusutan perkara itu.

Awalnya Alex–begitu dia karib disapa–menyebutkan penyelidik KPK masih mendalami berbagai informasi terkait Formula E. Salah satu hal yang ditelusuri perihal penyelenggaraan Formula E di negara lain.

“Sejauh ini proses penyelidikan terus berjalan dan kita masih mencari informasi-informasi misal menyangkut bagaimana penyelenggaraan Formula E di negara lain. Apakah ada semacam commitment fee dan lain sebagainya. Kami juga sedang mengupayakan untuk meminta keterangan dari pihak yang menerima transfer dana dari Pemprov DKI,” ucap Alex di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2022).

Urusan commitment fee atau biaya komitmen memang menjadi salah satu fokus penyelidikan KPK. Setidaknya disebutkan sudah ada kucuran dana dari Pemprov DKI sebesar Rp 560 miliar.

Untuk memahami lebih jelas apa yang dimaksud biaya komitmen itu bisa dicek lebih lanjut pada tautan di bawah ini:

Kembali pada keterangan Alex. Dia mengatakan keterangan pihak Jakpro selaku penyelenggara Formula E Jakarta masih diperlukan.

“Tentu nanti kami akan dalami terus termasuk dari Jakpro selaku penyelenggara, bagaimana penyelenggaraan, perkembangan dari rencana penyelenggaraan Formula E itu, bagaimana kajiannya misalnya apakah dari hasil studi kelayakan itu memang proyek atau kegiatan event layak atau menguntungkan dari sisi bisnis, kan ini bisnis kan,” ucap Alexander.

“Dari Kemendagri juga sudah menyebutkan bahwa anggaran Pemda tidak boleh digunakan untuk event yang tujuannya bisnis, jadi penyelenggaraannya harus B2B, jadi tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD, nah itu sudah ada sebetulnya informasi yang dari Pemda, dari Kemendagri ketika diminta masukan oleh Pemprov DKI,” imbuh Alexander.

Diketahui Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Sesuai aturan masa jabatan 5 tahun, seharusnya Anies akan purnatugas pada 16 Oktober 2022.

Hal ini ikut disinggung Alex karena diketahui Pemprov DKI melakukan pencairan biaya komitmen untuk Formula E untuk 3 tahun. Alex menyoroti hal itu sebab jabatan Anies akan habis pada Oktober tahun ini.

“Kita lihat semua dari berbagai aspek tersebut, yang jelas saat ini sudah dilakukan pembayaran Rp 560 miliar untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan, 2022, 2023, 2024, dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Kan nanti Gubernur DKI saat ini berakhir September apa November ya, tahun 2022,” ucap Alexander.

“Ada ketentuan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak yang memakai anggaran yang melewati pemerintahan yang bersangkutan, ada ketentuan seperti itu. Tentu nanti ini yang akan kami dalami dengan meminta keterangan ahli, bagaimana terkait kerugian negaranya, apakah sudah terjadi kerugian negara,” paparnya.

Alex masih meraba-raba perihal kasus ini. Namun setidaknya disebutkan olehnya tentang bentuk pertanggungjawaban yang akan ditelusuri oleh penyelidik KPK.

“Karena sifatnya masih uang muka, biaya yang dibayar di muka dan ini masih tercatat sebagai asetnya, tercatat sebagai aset di dalam laporan keuangan Pemprov DKI, belum masuk biaya. Bagaimana nanti pembiayaannya? Kita lihat, nanti penyelenggara bulan Juni mungkin dia mau fiksasi atau dihapuskan sepertiga dari biayanya, karena biaya itu kan untuk tiga tahun,” kata Alex.

“Nah bagaimana nanti bentuk pertanggungjawabannya? Nanti akan kita lihat, bagaimana Dinas Olahraga itu mempertanggungjawabkan pembayaran yang dia lakukan itu termasuk mekanisme pembiayaannya bagaimana. Karena apa, itu uang keluar dari kas daerah, bukan keluar dari Jakpro, nah ini masih kami dalami, dalam proses penyelidikan jadi masih banyak informasi yang perlu kita gali lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran dan penyelenggaraan dari Formula E sendiri,” sambungnya.

Fee Rp 560 M Disoal Ketua DPRD
Terkait biaya komitmen Rp 560 miliar, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi pernah menyinggung tentang fee itu. Kala itu Pras berkukuh ingin melanjutkan paripurna interpelasi Formula E.

Pras menyebut anggota dewan ingin merinci kegunaan anggaran Rp 560 miliar yang bersumber dari APBD DKI untuk commitment fee.

“Sejak lama saya telah mengatakan bahwa interpelasi merupakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah yang berdampak luas di tengah masyarakat. Dalam hal ini kami di DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui mengenai kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO),” kata Prasetyo melalui Instagramnya, @prasetyoedimarsudi, seperti dilihat, Jumat (8/4).

Pras sendiri sempat beberapa kali dimintai keterangan oleh KPK. Kala itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang dimintai tanggapan terpisah perihal keterangan Pras di KPK itu menyebutkan pemeriksaan terhadap Pras oleh KPK adalah hal yang lumrah. Menurut Riza, Pemprov dan DPRD DKI memang harus tahu soal anggaran semua kegiatan di DKI.

“Kan nggak apa-apa karena dia juga kebetulan Ketua DPRD karena semua anggaran yang ada di DPRD itu dibahas di DPRD jadi kalau ada ketua, wakil ketua, atau anggota dipanggil karena memang itu menjadi tugas dan kewenangannya. Nggak apa-apa, biasa itu,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta.

“Kalau terkait pembangunan, anggaran, program, pemda, Ketua DPRD maupun wakil dipanggil atau ketua komisi terkait dipanggil itu biasa saja. Pasti teman-teman akan memberikan keterangan baik sesuai dengan fakta dan data,” imbuhnya.