Pada 2025, TNI Angkatan Darat resmi memangkas masa pendidikan Akademi Militer (Akmil) dari empat tahun menjadi tiga tahun. KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut alasan utamanya adalah efisiensi waktu belajar dan kebutuhan mendesak akan personel di berbagai satuan yang hanya terisi 50–60 persen.
Namun, di balik keputusan ini, tersimpan pertanyaan besar: apakah percepatan ini benar-benar solusi jangka panjang atau hanya respons terhadap krisis personel?
Tertarik baca berita lainnya, kunjungi kami di googlenews
Kekurangan Personel: Fakta dan Angka
– 827 perwira remaja dilantik tahun ini, berasal dari dua sistem pendidikan: tiga tahun dan empat tahun.
– KSAD menyebut bahwa banyak satuan TNI AD hanya terisi 50–60%, bahkan ada yang di bawah itu.
– Rencana perekrutan 24.000 tamtama untuk mendukung pembentukan lima Kodam baru telah diajukan ke DPR.
– Data Januari 2024 menunjukkan kekurangan signifikan di level Kapten (−19.879), Mayor (−11.566), dan Letkol (−4.902).
Baca Juga: ASEAN di Ambang Api: Konflik Thailand-Kamboja Meletus di Perbatasan Sengketa
Kualitas SDM: Risiko Pemangkasan
Meski KSAD menegaskan bahwa lulusan tiga tahun tetap akan melanjutkan pendidikan lanjutan dan kecabangan, pertanyaan tetap mengemuka:
– Apakah satu tahun yang hilang tidak berdampak pada pembentukan karakter, kedewasaan, dan kepemimpinan?
– Bagaimana menjamin bahwa perwira muda siap menghadapi kompleksitas tugas teritorial dan operasi militer selain perang?
Konteks Strategis: Antara Darurat dan Desentralisasi
– KSAD menyebut bahwa penambahan personel diperlukan untuk membentuk batalyon baru, kodam baru, dan memperkuat pertahanan rakyat semesta.
https://lynk.id/warta21_/Q1b9xxp
– Namun, kritik dari masyarakat sipil menyebut bahwa penguatan TNI AD justru berisiko mengganggu keseimbangan antar matra dan membuka peluang militerisasi jabatan sipil.
Pendidikan militer adalah proses pembentukan watak, bukan hanya penguasaan taktik. Memadatkan waktu bukan hanya soal kurikulum, tapi soal kedewasaan yang diakselerasi untuk tumbuh lebih cepat.
